ASKARA – Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menyampaikan keprihatinannya atas rencana penutupan sejumlah sekolah di Aceh. 

Menurut pria yang akrab disapa Amure ini, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara, sehingga kebijakan penutupan sekolah harus dikaji ulang dengan matang agar tidak merugikan generasi muda di daerah.

“Sekolah bukan sekadar bangunan, melainkan ruang pembentukan karakter, pengetahuan, dan masa depan anak-anak kita. Jika sekolah ditutup, maka akses pendidikan semakin terbatas, terutama di daerah pelosok Aceh. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan yang menjadi amanat konstitusi,” ujar Amure di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Amure menegaskan, penyelesaian masalah sekolah tidak bisa dilakukan dengan cara instan seperti penutupan. 

Amure mengimbau, pemerintah daerah (pemda) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus duduk bersama mencari solusi jangka panjang.

“Jangan jadikan jumlah siswa yang sedikit sebagai landasan penutupan sekolah. Itu bertentangan dengan semangat undang-undang yang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan,” terang Amure.

Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh. 

Menurut Amure jika ada sekolah yang kekurangan murid, maka solusinya bisa berupa penggabungan secara bertahap, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta optimalisasi sarana pembelajaran berbasis teknologi. 

"Jangan langsung menutup, karena ini menyangkut masa depan anak bangsa,” tegas Amure.

Amure juga mendorong agar pemerintah memperkuat program afirmasi pendidikan di Aceh, termasuk memberikan beasiswa, memperbanyak guru berstatus ASN yang ditempatkan di daerah terpencil, serta mendukung sekolah dengan infrastruktur memadai.

“Kita harus melihat ini dengan kacamata pembangunan jangka panjang. Pendidikan di Aceh harus diperkuat, bukan malah dilemahkan dengan penutupan sekolah. Komisi X DPR siap mendorong Kemendikdasmen untuk mencari solusi terbaik yang tetap menjamin hak belajar anak-anak Aceh,” pungkas Amure.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat akan menutup tujuh sekolah yang terdiri dari SMP Swasta Kubu Capang, SD Negeri Lueng Baro, SD Negeri Lango Trasmigrasi, SD Negeri Krueng Meulaboh, SD Negeri Alpen 1 Meureubo, SD Negeri Paya Baro dan SD Negeri Cot Buloh disebabkan kekurangan siswa atau jumlah siswa yang tidak memenuhi standar.