ASKARA – Posisi Polri yang saat ini berada di bawah Presiden dinilai sudah ideal sesuai dengan amanat reformasi.

Hal itu disampaikan Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi menanggapi usulan PDI Perjuangan (PDIP) agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri atau di bawah TNI.

"Posisi Polri saat ini sudah ideal. Sehingga usulan PDIP selain tidak memiliki urgensi juga merupakan sebuah kemunduran serta pengkhianatan terhadap amanat reformasi," kata Haidar kepada para wartawan, Rabu (4/12/2024).

Padahal, sambung Haidar, Megawati paham betul dahulu betapa sulitnya memisahkan Polri dari TNI supaya menjadi institusi yang independen, profesional, dan mandiri.

Oleh karena itu, pantas saja bila kemudian usulan itu mendapatkan penolakan dari mayoritas kalangan. Mulai dari para aktivis, mahasiswa, pengamat dan pakar hingga 7 dari 8 fraksi di DPR RI.

"Yang setuju hanya PDIP selaku pengusul dan orang-orang yang terafiliasi dengan PDIP. Rakyat tahu bahwa usulan tersebut lahir dari rasa sakit hati dan dendam terhadap Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena kekalahan beruntun PDIP di Pilpres maupun Pilkada 2024," ungkap Haidar.

Haidar mengingatkan, jika terus berpijak pada politik dendam dan sakit hati, dikhawatirkan PDIP akan semakin ditinggalkan rakyat maupun kader-kader terbaiknya.

Haidar meminta agar PDIP berhenti mencoba mengotak-atik Polri dan tidak lagi memperpanjang pembahasan wacana dimaksud.

"Jangan coba diotak-atik lagi. Lebih baik PDIP fokus pada gagasan yang solutif dan bermanfaat bagi rakyat," pungkas Haidar Alwi.