ASKARA – Dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) terdapat usulan agar walikota di setiap wilayah Jakarta dipilih langsung juga oleh warga masyarakat sebagaimana Gubernur DKJ.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta Kamrussamad menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut.

"Menurut saya sudah benar pengambilan tingkat 1 di Baleg itu tentang pasal kepala daerah Jakarta dipilih secara langsung itu bagian dari upaya menjaga kedaulatan rakyat," kata Kamrussamad kepada para wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3). 

Menurut Kamrussamad, partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin itu penting sekali.

"Karena itulah sebuah esensi demokrasi yaitu fungsi partisipasi pemilih supaya kebijakan yang nanti akan ditelurkan kepala daerah, Gubernur Jakarta misalnya betul-betul berasal dari bawah karena dia dipilih dan ada kontrak sosial untuk memperbaiki kehidupan masyarakat," ujar Politisi Partai Gerindra ini.

Mengenai kemungkinan pemilihan walikota secara langsung di Jakarta dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada serentak 2024, Kamrussamad menilai hal tersebut hampir tidak mungkin.

"Tahun ini saya kira belum memungkinkan karena belum masuk dalam nomenklatur anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Walikota setahu saya untuk 2024, tetapi untuk 2029 bisa saja dipersiapkan menuju ke sana," tutur Kamrussamad.

Kamrussamad menjelaskan, hal tersebut lantaran harus dipersiapkan juga infrastruktur baik muspika, muspida, maupun muspikot di daerah bersangkutan.

"Kita lihat nanti PP-nya, turunan dari Peraturan Pemerintah dari UU DKJ yang akan dibawa ke Paripurna kita lihat PP-nya nanti seperti apa, karena pemilihan di tingkat walikota harus diikuti dengan pemilihan penyiapan infrastruktur muspika, muspida, muspikot lainnya misalnya DPRD Kota. Nah itu butuh waktu untuk masa transisi menuju ke sana," papar Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Kamrussamad tidak menampik memang pemilihan walikota langsung di wilayah Jakarta telah lama menjadi aspirasi warga Jakarta.

"Aspirasi itu memang sudah cukup lama supaya walikota yang ada di Jakarta itu dipilih langsung oleh masyarakat," beber Kamrussamad.

Mengenai potensi konflik yang kemungkinan terjadi akibat kontestasi pemilihan walikota ini, Kamrussamad optimistis hal itu dapat dihindari karena tingkat literasi masyarakat Jakarta sangat baik.

"Saya kira sama saja dengan kabupaten lain, apalagi Jakarta tingkat literasinya lebih bagus, saya yakin akan lebih edukatif bahkan kampanyenya bisa lebih modern karena penetrasi internet lebih bisa menjangkau di pelosok-pelosok Jakarta. Berbeda misalnya 1 kabupaten di Jawa Barat, 1 kabupaten di NTT," terang Kamrussamad.

Lebih lanjut, Kamrussamad meyakini kampanye modern dan edukatif dapat dilaksanakan karena tingginya literasi warga Jakarta tersebut.

"Ini bisa lebih modern malah kampanyenya, lebih edukatif. Lebih dapat meningkatkan partisipasi dan penyampaian program visi misi yang jauh lebih baik," pungkas Kamrussamad.