ASKARA - Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengkritisi kepala SKK Migas terkait target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) pada tahun 2030.

"Saya kira untuk mencapai target 1 Juta barel di tahun 2030 itu hanya mimpi," tegas Mukharudin dalam RDP Komisi VII DPR RI bersama Kepala SKK Migas di Gedung Nusantara Parlemen Senayan, Jakarta Rabu 13 Maret 2024.

Mengingat, Incident Rate (IR) hulu migas yang total tahun 2023 hanya sebesar 0,22.

Menurut politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini, walaupun IR tahun 2023 tersebut masih di bawah IR perusahaan Migas dunia 0,9. Namun, untuk mencapai 1 Juta barel di tahun 2030 merupakan sesuatu hal yang impossible atau tak mungkin terwujud.

"Karena kita tahu betul, produksi minyak dari tahun ke tahun mengalami penurunan," imbuh Mukhtarudin.

Untuk itu, peraih penghargaan Tokoh peduli Daerah Terbaik Parlemen Award 2023 ini menilai akan lebih baik mereview kembali target tersebut.

Ditegaskan Mukhtarudin, semestinya SKK Migas melakukan revisi. Karena durasi dari target tersebut hanya 6 tahun, apalagi setiap tahun produksi minyak bukan naik tapi malah turun.

"Jadi, kira-kira SKK migas masih optimis gak dengan capaian sekarang ini. Dan timing table seperti apa?" pungkas Mukhtarudin.

Diketahui, selain membahas mengenai target produksi tahun ini, pada RDP juga akan dibahas capaian hulu migas 2023 dan prognosa 2024, serta kendala pelaksanaan kegiatan hulu migas.

Dalam RDP tersebut, Komisi VII DPR RI meminta kepada SKK Migas untuk melakukan review guna mendapatkan solusi konkret terkait target lifting migas sebesar 1 Juta Barel di tahun 2030.

Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendorong kepala SKK migas untuk meningkatkan investasi di bidang ekplorasi hulu migas guna memperbesar peluang ditemukannya cadangan migas yang besar.

Komisi VII DPR RI mendesak kepala SKK Migas untuk memastikan bahwa proyek abadi Masela om stream sesuai target pada 2029. 

Ketua SKK Migas Dwi Soetjipto  menyampaikan terima kasih dan dukungan dari komisi VII terkait persoalan hulu migas. 

"Kami akan menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan secara bersama dari Komisi VII DPR RI," ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.