ASKARA – Hak Angket diperlukan untuk menjamin legitimasi hasil Pileg dan Pilpres 2024. Di Pilpres terdapat indikasi adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Hal ini terjadi karena diduga adanya intervensi kekuasaan. Hal itu diperkirakan membuat penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) menjadi tak berdaya.

Demikian diutarakan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada para wartawan, Senin (4/3).

Jamiluddin menyebut, hal senada juga terjadi di Pileg 2024. 

"Jual beli suara baik di internal maupun eksternal Parpol peserta pemilu makin nyata dan vulgar, bahkan caleg bermain mata dengan penyelenggara pemilu," kata Dosen Metodologi Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.

Menurut Jamiluddin, pengalihan suara juga terjadi antar partai, bahkan suara tidak sah dihidupkan lagi dan dihadiahkan ke partai lain.

"Tentu pemberian hadiah itu tidak gratis. Upaya ini dilakukan untuk memenangkan si caleg atau untuk memuluskan partai melenggang ke Senayan," ulas Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.

Jamiluddin menyatakan, memang terjadi kebrutalan dalam Pilpres dan Pileg 2024. 

"Hal ini hanya dapat diungkap dengan Hak Angket agar hasil Pileg dan Pilpres legitimasi," tutup Jamiluddin Ritonga.