ASKARA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi terlaksananya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka mewujudkan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia melalui program-program berbasis ekonomi biru.

Dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (15/2), Mendagri menyampaikan, adanya MoU tersebut akan membuat sistem bidang perikanan dan kelautan di Indonesia menjadi lebih baik dan sistematis. "Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Menteri KKP Mas Trenggono atas acara ini, ini akan membuat upaya kita untuk me-manage bidang kelautan dan perikanan lebih sistematis dan lebih kolaboratif, tidak bergerak sendiri-sendiri, [tapi semuanya] di bawah koordinasi dari Kementerian KKP," katanya saat ditemui awak media pada acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Fairmont Hotel Jakarta, belum lama ini.

Mendagri mengatakan, sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi kelautan yang luar biasa. Apabila dikelola dengan baik, potensi ini akan memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. "Negara kita adalah negara maritim, 65 persen adalah lautan, air, juga ada sungai, ada danau, jadi potensi sangat luar biasa besar, sebaliknya kalau potensi tidak dimanfaatkan atau salah me-manage juga akan menimbulkan bencana," ujarnya.

Mendagri menambahkan, untuk memajukan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) siap mendukung program KKP. Hal ini terutama dari sisi data dukcapil di antaranya data penduduk, pekerjaan, status, dan alamat.

"Data kedukcapilan itu adalah data penduduk, itu fiturnya juga cukup lengkap, termasuk pekerjaan, status, alamat, kita bisa blok-blok lagi per daerah, per kabupatan/kota, per desa, per pulau, ini akan membuat program perencanaan tepat sasaran," tegasnya.

Tidak hanya itu, sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah (Pemda), Kemendagri ke depan akan mendorong Pemda untuk membuat program di bidang kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). "Nah ini harus diatur mulai dari sistem perencanaannya, mereka itu terintegrasi dengan satu sistem aplikasi di Kemendagri namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah," tandasnya.

Melalui tema besar "Kolaborasi Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Ekonomi Biru", dalam kesempatan itu KKP juga melakukan penandatanganan MoU dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); serta tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Brawijaya (UB).