ASKARA - Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos, menilai kritikan-kritikan yang terus dilayangkan oleh dunia akademis kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penyelenggaraan pemilu itu sah-sah saja, karena itu hak berdemokrasi.

Namun kata Subiran, jika gerakan kritik itu sampai turun kepada aksi demonstrasi dengan niat menggulingkan pemerintahan yang sah, maka itu sarat akan kepentingan politik.

"Tetapi melakukan aksi protes melalui mimbar akademik oleh civitas akademika dan melalui mimbar jalananan oleh mahasiswa menjelang pencoblosan pemilu 14 Februari tentu ini akan dipahami sangat syarat bermuatan politis," kata Subiran, seperti dikutip dari Monitorindonesia.com, Kamis (8/2).

Subiran mengatakan, jika memang niat yang dilakukan oleh para mahasiswa memakzulkan Jokowi dari kursi presiden, seharusnya mereka membuat gerakan untuk tidak memilih pasangan calon yang terafiliasi oleh Jokowi.

"Kalau ada niat dan motif untuk memakzulkan Jokowi, kenapa tidak menggunakan pemilu untuk mengajak rakyat tidak memilih yang terafiliasi dengan rezim Jokowi?" ujarnya.

Kata Subiran, gerakan kritik ini sudah ia prediksi dari beberapa bulan yang lalu, pasalnya jika serangan isu negatif tak berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan calon nomor urut 2, maka puncaknya adalah dengan turun ke jalan dan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap presiden Jokowi.

"Jika semua isu negatif tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo-Gibran, maka lawan politik akan memainkan kartu terakhir yakni menginsinuasi gerakan massa dengan pakaian gerakan independent dan non partisan untuk demontrasi jalanan sebagai mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi," paparannya.

"Sebab hanya itu jalan terakhir untuk mendegradasi pencapresan Prabowo-Gibran agar tidak menang Pilpres," jelasnya