ASKARA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan penambahan kuota pupuk bersubsidi telah mendapat persetujuan dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dengan tambahan pupuk subsidi ini, maka upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dapat dilakukan secara cepat.

Sebagai langkah nyata dalam upaya meningkatkan produksi di sektor pertanian, Menteri Amran menyatakan bahwa pihaknya telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk melalui kartu tanda penduduk (e-KTP) sehingga para petani tidak lagi dipusingkan dengan kartu tani saat pengambilan pupuk bersubsidi tersebut.

Wakil ketua Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan merespon positif upaya Presiden Jokowi dan Mentan Amran yang terus memberikan perhatian di sektor pertanian dengan berbagai upaya demi meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

"Saya mendukung penambahan (kuota) subsidi pupuk ini. Karena memang kebutuhan pupuk bersubsidi ini terus mengalami peningkatan," kata Budhy, Senin (1/1).

"Saya dan teman-teman di Komisi IV DPR RI juga mendukung kebijakan pencabutan Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) Nomor 10/2020 yang membatasi petani dalam mendapatkan pupuk subsidi," sambung Budhy.

Kendati demikian, Budhy menilai masih ada beberapa persoalan yang perlu disempurnakan supaya efisien, berkelanjutan serta bermanfaat bagi petani. 

Menurut Budhy, Kementan RI harus berjalan secara beriringan dengan PT Pupuk Indonesia dalam mengurai persoalan-persolan pelik yang kerap dihadapi petani.

Budhy mengungkapkan beberapa persoalan yang perlu disempurnakan, diantaranya yakni, pembaharuan data base kelompok tani, penguatan petugas penyuluhan pertanian lapangan (PPL) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pendampingan penyusunan rencana defenitif kebutuhan (TDK) dan rencana defenitif kebutuhan kelompok tani (RDKK).

"PPL harus aktif mendatangi kelompok tani agar kelompok tani menjadi aktif dalam mengadakan rapat terkait dengan kebutuhan pupuk," ujar dia.

Selanjutnya, penambahan kios tani. Setiap desa harus ada kios tani, hal ini diperlukan untuk menekan jarak dan ongkos pengiriman agar sesuai dengan HET.

"Kalau di daerah, itu kan banyak yang satu kecamatan kios tani nya hanya ada 2 kios. Padahal jarak antar desa ke kios tersebut cukup jauh, ini tentu akan mengeluarkan biaya tambahan saat pengambilan. Akhirnya, harga yang diterima petani jadi cukup besar dan diatas HET," kata Wakil rakyat asal Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Cianjur).

"PT Pupuk Indonesia harus memperbanyak kios tani, minimal satu desa satu kios," sambung Budhy.

Kemudian, pembinaan secara berkelanjutan kepada distributor dan kios tani. Hal ini diperlukan agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa berjalan dengan baik dan informasi kekinian juga mereka dapatkan.

"PT Pupuk Indonesia cukup membina para distributor. Selanjutnya, distributor-lah yang harus membina kios tani, agar mereka memahami penyaluran pupuk sesuai RDKK dan menetapkan harga sesuai HET. Nah, para pemilik kios pupuk juga harus up date tentang kebijakan terkini. Misalnya (mereka harus tahu bahwa) untuk menebus pupuk subsidi sekarang ini tidak perlu lagi menggunakan kartu tani," ujar Legislator Partai Golkar tersebut.