Oleh: KRH Aryo Gus Ripno Waluyo, SE, SP.d, S.H, C.NSP, C.CL, C.MP, C.MTH *)

ASKARA - Pemilu adalah Pesta Demokrasi 5 Tahun sekali  yang sangat di nanti oleh banyak masyarakat di Indonesia, harapan akan perubahan untuk menjadi bangsa yang unggul, bebas korupsi, adil makmur dan sejahtera adalah impian  masyarakat Indonesia. 

Namun apakah semudah itu bisa terealisasi dan bagaimana dengan nasib kita sebagai ojek online yang masih jauh dari kata adil dan sejahtera.

Jika ojol ingin diakui keberadaan nya dan sejahtera ojol harus berpolitik, kenapa ? Karena hingga detik ini belum ada kebijakan dari pemerintah yang berpihak dengan ojol, semua kebijakan berpihak kepada pengusaha. Siapa yang bisa memperjuangkan ojol ? Yaa ojol itu sendiri. 

Harus ada ojol yang masuk dalam sistem pemerintahan agar bisa memperjuangkan nasib kawan-kawannya yang lain. Jika gempuran hanya dilakukan dari luar rasanya sulit tujuan dapat terealisasi. Jadi harus ada yang masuk dalam lingkaran sistem.

Di momentum pemilu ini, adalah kesempatan besar untuk para ojol menyatukan suara demi sebuah perubahan dengan cara memilih dan memberi kepercayaan kepada perwakilan ojol yang maju menjadi Caleg di pemilu 2024 untuk bisa memperjuangkan nasib ojol dari dalam sistem.

Mari dukung dengan penuh keikhlasan untuk mereka yang memperjuangkan nasib ojol dengan cara memilih Caleg yang berasal dari Komunitas Ojol.

"Setahu saya aturan ojek online ini sesuai dengan masing-masing perkumpulannya. Soal ojek onine berpolitik dan memilih adalah hak setiap warga negara dan menjatuhkan pilihan pun itu dijamin oleh undang-undang,"dijelaskan  KRH Aryo Gus Ripno Waluyo.

Tak ada aturan yang melarang driver ojek online berpolitik praktis, tak ada induk organisasi yang jelas dari driver ojek online. Sehingga, masing-masing driver ojek online memiliki hak untuk memilih. 

Ojek itu berpolitik ya itu hak setiap warga negara yang diamanatkan oleh undang-undang dan tidak ada aturan yang melarang."

"Ojek online kan organisasi profesi.  Kalau ada yang keberatan ya silakan saja, mau tetap berpolitik silakan saja. Lha pejabat negara aja berpolitik, kecuali aparat keamanan TNI-Polri itu baru tak boleh berpoltik.".

Aksi unjuk rasa driver ojek online ini menegaskan ojol atau ojek bebas mereka. Perkumpulan ini berharap agar driver ojek online tak terjebak dalam politik praktis yang hanya memanfaatkan kelompok ojek online untuk kepentingan politik sesaat.

*) Budayawan, Penulis, Spiritualis, Advokat, Ketua DPD Jatim Peradi Perjuangan