ASKARA - Dalam Lokakarya Kajian Mendalam Proposal Kebijakan dan Survei Data Dasar di bawah lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), dua Guru Besar IPB University, Prof Sugeng Heri Suseno dan Prof Hefni Effendi, berpartisipasi dan memberikan masukan tentang rencana program penelitian tahun 2023-2024 dari berbagai kementerian di bawah koordinasi Kemenkomarves.

Dalam workshop yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kedua Guru Besar IPB University tersebut menyumbangkan wawasan dan memperkaya konten penelitian berdasarkan pengalaman perjalanan ilmiah dan pengalaman lapangan empiris yang berkolaborasi dengan beberapa kementerian dan dunia industri.

Prof Hefni, Ketua Departemen Pengelolaan Sumber Daya Perairan (MSP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, menegaskan program penelitian yang diusulkan hendaknya menghindari duplikasi penelitian serupa.

“Sebisa mungkin, seminimal mungkin tumpang tindih antar kementerian. Jika diperlukan pengulangan penelitian serupa, lebih fokus pada perbaikan untuk memperbarui kebijakan, regulasi, metodologi, baku mutu, dan kriteria kerusakan lingkungan,” ujarnya dalam lokakarya tersebut di Jakarta, dikutip ipb.ac.id, Selasa (8/8).

Lebih lanjut, menurut Prof Hefni, aspek koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait (KL) harus ditingkatkan. Misalnya, rehabilitasi ekosistem mangrove dilakukan bersama oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, beberapa perusahaan swasta juga berpartisipasi dalam penanaman mangrove sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap pelestarian lingkungan.

Terkait KKP, ada enam usulan kegiatan terpilih yang dibahas dalam lokakarya ini untuk memberikan masukan dan memastikan bahwa program yang diusulkan memberikan hasil yang signifikan dalam pembangunan perikanan dan kelautan. Salah satu terobosan program penelitian KKP adalah Desa Nelayan Sejahtera dan Desa Budidaya Lestari, serta Pelabuhan Ecofishing yang akan dilaksanakan di 10 lokasi di seluruh Indonesia.

“Satu usulan menarik dari KKP adalah program valuasi kerusakan lingkungan akibat kapal karam, penambangan pasir lepas pantai, pencemaran pesisir, dan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Proses bisnis dan insiden di sektor KKP dan KLHK, yaitu saat ini belum diatur, perlu dikaji untuk menyusun regulasi yang sesuai,” ujar Prof Hefni.

Ia juga menyebutkan, program riset yang dihadirkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) harus fokus pada terobosan-terobosan yang menggali potensi yang belum tergarap di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.