ASKARA - Sejumlah tokoh senior di Partai Golkar meminta agar DPP Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum.

 

Permintaan tersebut disampaikan salah satu tokoh senior Golkar Lawrence T.P Siburian dalam forum 'Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar' di Hotel Sultan yang dihadiri belasan tokoh senior Golkar, termasuk anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam, Rabu (12/7).

 

"Berdasarkan mekanisme organisasi Partai Golkar sesuai dengan AD/ART, maka Munaslub Partai Golkar harus dilakukan guna mengganti ketua umum DPP Partai Golkar dalam rangka memulihkan marwah, martabat, harga diri dan jati diri Partai Golkar sebagai partai utama di tanah air," ujar Lawrence.

 

Diungkapkannya beberapa alasan Munaslub dapat digelar untuk mengganti Airlangga, seperti faktor elektabilitas Golkar yang mengalami tren penurunan tajam dari sejumlah hasil lembaga survei.

 

"Bisa saja turun lagi di bawah itu, jadi partai gurem. Semua kami tak inginkan itu. Dan kami lakukan diskusi dengan tokoh-tokoh dan pimpinan Partai Golkar yang saat ini menjabat. Ketua Dewan Pembina, Pakar, Dewan Kehormatan, Penasihat dan Ormas Pendiri," ujarnya.

 

Lawrence juga menyinggung ambisi politik Airlangga Hartarto yang memaksakan diri sebagai capres sangat tidak realistis. Hal ini seiring dengan kecilnya popularitas dan elektabilitas Airlangga dalam berbagai survei terakhir.

 

"Airlangga belum melakukan apa-apa sejak diputuskan sebagai capres Golkar sejak 2020 untuk meningkatkan elektabilitasnya," ujar Lawrence.

 

Airlangga, tambahnya, selama menjabat hanya memberikan kesempatan bagi orang-orang dekatnya. Baginya, kondisi ini kurang baik bagi organisasi Golkar.

 

"Sejak semula Pak Airlangga jadi menteri merangkap Ketum Golkar, saya sampaikan ke beliau, sebaiknya beliau pilih salah satu saja. Apakah menteri atau ketum partai. Karena karakter menteri dan ketum partai berbeda," ujarnya.

 

Lawrence mengklaim sudah berkomunikasi dengan pengurus DPD I dan DPD II untuk mempersiapkan rencana Munaslub ini.

 

Di tempat yang sama, Ridwan Hisjam menilai Munaslub dapat digelar bila Airlangga tak mengindahkan hasil Munas Partai Golkar 2019 lalu. Munas Golkar kala itu memberikan amanat kepada Airlangga sebagai Capres di Pilpres 2024.

 

Baginya, bila kondisi ini terjadi sama saja Airlangga mengabaikan AD/ART partai. Ia juga menegaskan proses Munaslub bukan barang haram di Partai Golkar.

 

Sementara di tempat terpisah, politikus senior Golkar Yorrys Raweyai turut mendesak digelar Munaslub sebagai momentum mengevaluasi kerja Airlangga. Baginya, Airlangga tak cukup mampu mendongkrak keberadaan Partai Golkar.

 

"Selain tidak haram, Munaslub juga memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Airlangga," kata Yorrys dalam keterangannya.