Kamis, 25 Juli 2024 | 08:10
NEWS

Wapres: Gaya Hidup Mewah Aparatur Negara Hilangkan Kepercayaan Masyarakat

Wapres: Gaya Hidup Mewah Aparatur Negara Hilangkan Kepercayaan Masyarakat
Wapres Ma'ruf Amin

ASKARA – Gaya hidup mewah yang diperlihatkan oleh beberapa aparatur negara kerap kali menjadi sorotan publik. Salah satunya, belum lama ini ramai diberitakan tentang gaya hidup mewah dari seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan keluarganya yang mendapat banyak kecaman publik. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh segelintir orang tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik.

“Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat terutama mereka yang membayar pajak kepada pemerintah, kemudian mereka wah, mereka menjadi ada ketidakpercayaan karena pajak yang dibayarkan digunakan oleh orang per orang. Saya kira itu penting,” tegas Wapres dalam keterangan persnya kepada awak media di Posyandu Siola Matahari, Jl. Husni Tamrin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, terkait gaya hidup, kesederhanaan penting untuk diaplikasikan di semua tingkat kehidupan masyarakat. Sehingga, letupan-letupan yang dipicu akibat kesenjangan sosial dapat diminimalisir.

“Mengenai masalah hidup sederhana saya kira itu harus menjadi gaya hidup para pejabat dari atas sampai ke bawah, jangan sampai hidup itu [berlebihan/mewah],” imbau Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres pun menyampaikan dukungannya atas tindakan cepat dan tegas yang dilakukan Menteri Keuangan dalam menyikapi kejadian ini di jajarannya.

“Saya kira tindakan Bu Menteri [Keuangan] itu sudah benar, ya kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis itu perlu diingatkan ya,” ungkap Wapres.

“Kepercayaan masyarakat itu penting. Karena itu kalau ada [pejabat bergaya hidup mewah], tindakan Bu Menteri tepat sekali,” tambahnya.

Menutup keterangan persnya Wapres berpesan, sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya di bidang keuangan dan pajak, perlu adanya transparansi dan literasi tentang pemanfaatan dana pajak yang tepat diimplementasikan untuk kepentingan rakyat.

“Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan, infrastruktur, bansos, dan semua untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Wapres.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (Shendy Marwan)

Komentar