ASKARA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid mengaku gerah dengan cara berpolitik Partai Ummat pimpinan Amien Rais, yang secara terbuka menyatakan akan menggunakan politisasi identitas dalam Pemilu 2024.

“Partai Ummat berikrar akan menggunakan politisasi identitas, kampanye dengan memakai sentimen agama, ini sama saja Partai Ummat menjadi mesin Pemecah-belah bangsa. Partai Ummat tidak mau Indonesia menjadi satu, sebagai negara kesatuan yang besar dengan Pancasila,” ujar Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Minggu (19/2).

Habib Syakur menilai Partai Ummat pimpinan Amien Rais tidak punya kepedulian terhadap masa depan bangsa Indonesia. Mereka ingin merebut kekuasaan dengan cara memecahbelah bangsa, merusak NKRI dengan memakai politisasi identitas.

Lebih parah lagi, lanjut Habib Syakur, kampanye partai pimpinan Amien Rais ini hendak dilakukan di masjid-masjid. Kemudian mengatasnamakan agama Islam, seolah yang mereka lakukan adalah tuntunan Rasulallah Muhammad SAW.

“Padahal kampanye model itu adalah merusak. Kalau kampanye politik syahwat kekuasaan dilakukan di Masjid, maka ini bukan hanya memecah-belah antar umat beragama, tapi bisa mengadu-domba sesama umat Islam,” ungkap Habib Syakur.

“Memangnya pemeluk agama Islam Indonesia setuju dan simpati dengan Partai Ummat pimpinan Amien Rais. Mayoritas Islam Indonesia adalah Islam Nusantara yang tidak suka pada Amien Rais. Dan jika masjid dipakai tempat kampanye oleh Partai Ummat, maka bisa dipastikan akan menumbuhkan bibit-bibit perang saudara. Ukhuah islamian di Indonesia bisa rusak. Ini kan sangat berbahaya,” lanjut Habib Syakur.

Habib Syakur menengarai, Partai Ummat sudah menjadi kendaraan bagi kalangan pejuang khilafah yang anti-Pancasila dan anti-Kebhinnekaan. Mereka ingin menegakkan khilafah dan menolak Pancasila.

Karena itu, Habib Syakur sangat menyesalkan kenapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan Partai Ummat sebagai pesert pemilu 2024. Padahal jelas-jelas jalan perjuangannya bertentangan dengan Pancasila.

“Demokrasi kita bukan liberal, tapi demokrasi Pancasila. Siapa yang ikut pemilu tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. Di sini jelas Partai Ummat berikrar melawan Pancasila ketika menegaskan akan memakai politisasi identitas,” papar Habib Syakur.

Karena itu pula, Habib Syakur mendesak KPU dan Bawaslu bertindak tegas. Partai Ummat harus didiskualifikasi dan tidak boleh ikut pemilu, karena kehadirannya berbahaya bagi keutuhan bangsa Indonesia.

“Sangat aneh, Partai Ummat yang perjuangannya berlawanan dengan etika keindonesiaan diloloskan oleh KPU. Sementara ada Partai PKP yang didirikan para purnawirawan TNI malah tidak lolos. Komitmen kebangsaan penyelenggara pemilu patut dipertanyakan juga,” tuntas Habib Syakur.