ASKARA - Dalam menghadapi era disrupsi digital, media massa nasional harus lebih independen perihal sistem data yang digunakan.

Pernyataan itu disampaikan Mantan Anggota Dewan Pers, Dr. Agus Sudibyo saat menjadi pembicara di Halaqah Mingguan Infokom MUI, beberapa waktu lalu.

Agus menjelaskan bahwa keberpihakan negara dalam industri media, bukan satu-satunya faktor yang bisa menyelamatkan media.

“Itu tidak cukup. Perlu adanya kemandirian relatif media terhadap platform Global,” ungkap Agus, dikutip muidigital, Senin (23/1).

Dalam kegiatan yang bertajuk “Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital” tersebut, Agus menilai, dalam membangun kemandirian relatif pada media tidaklah mudah.

Hal ini disebabkan, platform global yang ada di sisi lain memberikan peluang baru dan segar dalam konteks produksi dan distribusi konten.

“Adanya istilah relatif dalam kemandirian media dimaksudkan tetap menjalin kerja sama dengan platform global, tapi tidak tergantung pada mereka. Sekali lagi, ini mudah diucapkan tapi memang sulit untuk dipraktekkan. Akan tetapi harus kita praktekkan,” tegasnya.

Agus menjelaskan bahwa platform global yang dimaksud adalah Google, Facebook, Apple, Microsoft, dan Amazon.

Kelima perusahaan inilah, khususnya Google dan Facebook yang mengambil bagian besar dalam periklanan digital serta melakukan monopoli ekonomi digital di bidang media bahkan bidang lainnya.

“Apabila pengaturan media sosial diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa adanya mekanisme negara, memicu lahirnya sekelompok orang yang menguasai teknologi tanpa mengenal batasan,” kata dia.

“Kita tahu, belakangan di Indonesia ada fenomena tentang hacker yang disebut membocorkan identitas banyak orang, tapi hingga saat ini belum terungkap siapa identitas sebenarnya,” lanjutnya.

Pegiat Taksforce Media Sustainability ini juga menilai, kehadiran negara dalam menyehatkan ekosistem media adalah dengan mengersahkan regulasi, agar meminimalisir monopoli yang terjadi.

“Oleh karenanya, apabila ingin menciptakan jurnalisme yang bermartabat dan kebebasan pers yang beradab, itu semua harus ditopang oleh sistem ekonomi yang sehat,” pungkasnya.