ASKARA – Selain mengemban amanah dalam pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus berupaya dalam meningkatkan kualitas SDM PUPR, salah satunya melalui pendidikan. Sebagai wujud upaya tersebut, Kementerian PUPR mendirikan Yayasan Pendidikan Putra (YPP) sejak 10 Desember 1976.

Berawal dari upaya pendirian sarana pendidikan bagi putra-putri pegawai Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) yang bertugas di daerah-daerah terpencil, pendirian Taman Kanak-Kanak Putra mulai didirikan sejak tahun 1971 oleh Rukun Warga Ibu PUTL, yaitu TK Putra I Kalimalang dan selanjutnya berkembang sesuai kebutuhan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, YPP sebagai yayasan binaan Kementerian PUPR perlu mendapatkan dukungan, terutama dari segi sarana dan prasarana pendidikan.

“Salah satunya dengan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana pendidikannya,” kata Menteri Basuki dalam kegiatan Pengukuhan Pengurus YPP Pusat dan Perwakilan YPP Provinsi di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis (3/11).

Terlebih, hingga saat ini YPP memiliki 53 unit usaha pendidikan yang tersebar di 18 provinsi di seluruh Indonesia. Meliputi 49 unit TK Putra dengan 1.738 siswa dan 241 guru, 2 unit SD Putra dengan 348 siswa dan 40 guru, 1 unit SMP Putra dengan 135 siswa dan 19 guru, serta 1 unit STT Sapta Taruna yang terdiri dari prodi S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Lingkungan, serta S1 Teknik Informatika dengan total 221 siswa dan 25 dosen.

Koordinator Pelaksana Kegiatan YPP Asep Arofah Permana juga mengatakan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan segera melaksanakan upaya penataan terhadap sarana prasarana sekolah yang berada di bawah naungan YPP.

“Upaya penataan akan diawali dengan restrukturisasi kepengurusan YPP, mulai dari tingkat pusat hingga provinsi. Kemudian, membangun komunikasi dengan seluruh unit usaha pendidikan YPP, dan rencana penanganan sarana prasarana sekolah Putra dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya,” terang Asep.

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, 39 unit sarana pendidikan akan dilaksanakan rehabilitasi. Dan, 12 unit sarana pendidikan akan dilakukan pembongkaran lalu dibangun baru. “Pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa akan berlangsung dari Januari hingga Mei 2023, sehingga pada Juni 2023, sebelum dimulainya tahun ajaran baru targetnya sudah dapat dilakukan serah terima aset kepada pengelola,” jelas Asep.

Menteri Basuki juga kembali menekankan pentingnya pembangunan sarana pendidikan oleh Kementerian PUPR sehingga dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. “Kementerian PUPR tidak hanya meninggalkan gedung, jalan, tol, bendungan, atau infrastruktur saja. Tetapi juga sebagai kementerian yang kredibel dan dipercaya dengan orang-orang yang berintegritas dan kompeten. Saya tidak ingin kita hanya merevitalisasi saja, tetapi juga membangun sarana pendidikan baru di daerah terpencil lainnya, supaya apa yang kita kerjakan ini dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan tentunya warga PUPR sendiri,” tandas Menteri Basuki.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan, dan Kepala BPSDM Khalawi.