ASKARA – Menyambut hari ulang tahun (HUT) PLN yang ke-77, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta perusahaan plat merah ini dapat menyediakan listrik secara merata, efisien, dan andal.

Meskipun kondisi keuangan yang kurang baik, Mulyanto menghimbau PLN tidak mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

"Permintaan, yang sekaligus harapan masyarakat kepada PLN, sebenarnya tidak banyak. Yang penting adalah terlaksananya pemerataan dan keadilan listrik, tarif listrik terjangkau daya beli masyarakat serta tidak byar-pet. Kita mendukung, agar PLN terus berkiprah untuk menerangi negeri," kata Mulyanto kepada para wartawan, Jumat (28/10).

Mulyanto mengingatkan hingga hari ini PLN masih punya PR terkait rasio elektrifikasi.

Mulyanto menyebut idealnya di usia ke 77 tahun PLN dapat meningkatkan angka rasio elektrifikasi yang masih berada di kisaran angka 90 persen, sehingga wilayah Indonesia bagian timur termasuk juga beberapa daerah di pulau Kalimantan sudah dapat menikmati listrik dan penerangan.

"PLN juga perlu melakukan efisiensi agar tarif listrik lebih terjangkau. Memang listrik PLN lebih murah dari listrik di Singapura, Thailand, Filipina, bahkan Kamboja, namun kalau dibandingkan dengan Malaysia, Vietnam atau bahkan Laos, listrik PLN masih jauh lebih mahal. Bahkan harga listrik di Malaysia hampir setengah dari harga listrik PLN," ungkap Mulyanto.

"Berbeda dengan Indonesia, Malaysia selain menerapkan tarif listrik progresif, mereka juga menerapkan kebijakan dimana tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga lebih murah dibandingkan dengan harga listrik untuk bisnis. Di kita tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga lebih mahal dibandingkan tarif listrik untuk bisnis," lanjut Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Mulyanto juga meminta, agar PLN dapat terus menjaga keandalan listriknya.

"Jangan disebabkan karena pohon sengon saja, terjadi black out listrik se-pulau Jawa. Hal seperti ini jangan sampai terulang," tegas Mulyanto.

Menurut Mulyanto, di usia yang semakin matang ini, PLN harus benar-benar dapat menarik hikmah dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan jangan sampai terulang kegagalan yang serupa.

"Sebelumnya, karena pemerintah salah dalam menetapkan asumsi pertumbuhan permintaan listrik (over estimated), maka PLN menjadi korban. Sampai hari ini, dampaknya masih terasa berupa over supply listrik dan utang perusahaan yang mencapai Rp600 triliun," beber Mulyanto.

"Akibatnya, hari ini keuangan PLN tertekan dan kesulitan untuk pendanaan investasi bisnisnya," sambung Anggota Baleg DPR RI ini.

Mulyanto juga mendesak, PLN tidak sekedar gagah-gagahan dengan produksi listrik yang green, namun mahal.

"Krisis energi di Inggris, India, dan Tiongkok baru-baru ini adalah pengalaman yang berharga. Di tengah melambungnya harga gas dan BBM, negara-negara ini yang menyatakan siap untuk green energi, ternyata kembali membuka tambang batubara dan menyalakan PLTU mereka," ingat Mulyanto.

"Bagi masyarakat kita, yang penting listrik merata, tarif terjangkau dan tidak byar-pet.  Syukur-syukur bisa mendapat listrik yang bersih," tandas legislator asal Dapil Banten 3 ini.