ASKARA - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura  Pendeta (Pdt) Alberth Yoku meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berani menghadapi kasus hukum yang menimpanya saat ini.

Hal ini dikatakan Pdt  Alberth Yoku dalam pernyataan sikapnya menanggapi aksi massa berdemo yang menolak Gubernur Papua yang jadi tersangka.

Pria kelahiran 27 Juli 1967 tersebut, telah terendus menerima gratifikasi Rp 1 miliar. Atas kasusnya, Lukas Enembe dipanggil KPK untuk diperiksa di Mako Brimob Polda Papua, Senin (12/9/2022) dan dinyatakan sebagai tersangka.

“Seperti orang-orang tua kita, abang-abang kita, adik-adik kita, seperti bapak Barnabas Suebu, Jhone Ibo, Bupati Mimika Omaleng yang berkasus saat ini, dan pejabat lainnya, itu mereka gentle (jentel) hadapi proses hukum. Orang bilang Papua banyak korupsi, ya buktikan, kalau bersalah ya bertanggungjawab, kalau tidak ya bebas,” kata Pdt Alberth Yoku dalam keterangan tertulis, Selasa (20/9).

Sehingga dengan begitu, kata Pdt Alberth tidak akan menjadi boomerang di tengah masyarakat, yang kemudian bisa mengganggu keamanan di Papua.

“Kalau gentle begitu tidak akan menjadi boomerang yang memicu emosi kesukuan, emosi kedaerahan dengan melakukan demonstrasi dan lainnya,” ujarnya.

Ditegaskan Pdt Alberth, Tanah Tabi adalah Tanah Adat, tanah yang jika orang berbuat salah maka ada sanksi, jika berbuat benar maka dipuji dan dihormati. Sehingga prinsip kebenaran harus dijunjung tinggi.

“Papua ini orang melihat sebagai provinsi termiskin, terkorup dan terendah IPM (Indek Pembangunan Manusia) nya, dan juga untuk good governance yang kurang dan provinsi yang tidak nyaman. Dalam situasi ini, kita semua harus punya visi dan misi bersama bahwa orang Papua itu punya harga diri, integritas baik secara adat maupun iman yang dimiliki. Prinsip kejujuran dan kebenaran harus dijunjung tinggi untuk mengubah paradigma itu,” jelas Pdt Alberth lagi.

“Kalau salah itu adalah proses yang mendidik kita agar dikemudian hari kita tidak melakukannya. Dalam soal bapak Lukas Enembe dan Ricky Ham Pagawak, kita sebagai orang Papua, orang yang terdidik menghormati proses hukum, jadi kita hormati proses itu,” tegas  dia.

Kepada penegak hukum, pihaknya meminta dilakukan penegakan hukum yang adil dan transparan, sehingga tidak kemudian menimbulkan polemik. Melakukan kerja dengan profesional dengan penuh tanggung jawab.

“Kepada KPK, kepolisian dan kejaksaan, kita minta dilakukan proses hukum yang adil, sehingga tidak ada bahasa dikriminalisasi dan lainnya,” tandasnya.

“Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua, saya sebagai salah satu tokoh agama di wilayah adat Tabi, saya sampaikan bahwa apa yang terjadi kepada bapak Gubernur Lukas Enembe, kita harus menghormati proses hukum yang berjalan, kita tidak usah mengambinghitamkan siapapun. Mari kita bekerja secara jujur dan adil tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Saya juga berharap bapak Gubernur Papua diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga mampu bisa mengatakan sesuatu dan mampu untuk menerima apapun yang terjadi atas persoalan yang terjadi,” katanya. (frifod)