ASKARA - Koalisi Indonesia Baru (KIB) adalah terobosan politik yang sama-sama menguntungkan tiga partai pengusungnya, yakni Golkar, PAN dan PPP. KIB menjadi sebuah kerja sama politik untuk menghadapi Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak 2024.

"KIB cara baru dalam mendisain peta politik menuju 2024. Kalau KIB diapresiasi positif, karena memang banyak manfaat dan keuntungan yang kita raih," ujar Ketua DPD Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam talkshow "Peta Koalisi Pasca Lahirnya KIB", Jumat (15/7/2022).

"Kerja sama bersifat longgar," kata Melki.

Wakil Ketua Komisi IX DPR ini mengumpamakan KIB sebuah kertas putih kosong yang harus diisi bersama. 

"Kita di masing-masing partai sama-sama mengisi kertas putih kosong itu, kerja sama menuju Pilpres, Pileg dan Pilkada," ujarnya, sembari menambahkan bahwa segmentasi Golkar, PAN dan PPP berbeda-beda.

"Ceruk pasar Golkar, PAN dan PPP itu tidak sama," tegas anggota DPR dari dapil NTT itu.

Diskusi kedua dari Lembaga Komunikasi dan Informasi (LKI) Partai Golkar ini diselenggarakan di Studio Media dan Penggalangan Opini (MPO) Golkar, kawasan Cikajang, Kebayoran Baru, Jaksel. Diskusi juga menampilkan Totok Daryanto, bendahara umum PAN, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, dan pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin.

Diskusi juga diikuti ratusan kader dari pendukung tiga partai anggota KIB, yakni Golkar, PAN dan PPP. Khusus Golkar juga melibatkan pengurus MPO berbagai daerah.

Tema diskusi kedua merupakan kelanjutan dari diskusi pertama, pada 24 Juni lalu, yakni "Membaca Arah Koalisi Indonesia Bersatu". 

KIB yang dideklarasikan 4 Juni 2022 sejauh ini belum menentukan capres dan cawapres 2024, walau disebut-sebut akan mengutamakan calon dari kalangan internal. Dalam konteks ini, Totok Daryanto dari PAN menepis anggapan bahwa KIB tidak solid. Ini terkait dengan hasil rakerda PAN di berbagai daerah yang mayoritas mengusung tiga nama untuk capres, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mengapa tidak ada nama Airlangga Hartarto, ketum Golkar, atau Suharso Monoarfa, ketum PPP?

"Saya kira itu tidak ada relevansinya," ujar Totok Daryanto, bendahara umum PAN. "Keputusan politik itu sesuatu yang lain," katanya.

"Hasil rakerda itu mungkin hasil pemetaaan dari masing-masing daerah. Aspirasi daerah. Tentu akan ada evaluasi untuk pengambilan keputusan secara nasional. Tentunya dibutuhkan banyak peryaratan. Faktor internal tentu menjadi pertimbangan, termasuk untuk kepentingan lebih besar," papar Totok Daryanto.