ASKARA - Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon tak setuju dengan rencana Polri memetakan masjid sebagai salah satu upaya menangkal paham ekstremisme dan radikalisme di Tanah Air.

Fadli Zon berpandangan, tidak ada radikalisme dan ekstrimisme di masjid. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu sepakat dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengatakan ketidaksetujuannya dengan rencana Polri tersebut. 

“Betul sekali Pak JK, tak ada radikalisme dan ekstrimisme di masjid sehingga harus ‘dipetakan’,” tulis Fadli Zon di akun Twitter miliknya, @fadlizon, Sabtu (29/1). 

Sebelumnya, Brigjen Pol. Umar Effendi mengatakan bahwa Polri akan melakukan upaya pencegahan paham ekstrimisme dan radikalisme di Indonesia.

Salah satu upaya yang direncanakan oleh Polri adalah dengan melakukan pemetaan atau mapping di masjid-masjid di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Umar Effendi saat menjadi pembicara menggantikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam acara Optimalisasi Islam Wasathiyah dalam Mencegah Ekstrimisme dan Terorisme yang dilaksanakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Rabu (26/1).

“Kemarin kita juga sepakat dalam diskusi mapping (pemetaan) masjid, Pak. Mohon maaf. Masjid warnanya macam-macam ada yang hijau, ada yang keras, ada yang semi keras dan sebagainya. Ini jadi perhatian kita semua,” kata Umar Effendi di YouTube Official TVMUI.

JK yang menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) merespons hal itu dengan menegaskan bahwa tidak ada paham radikalisme yang pernah mengacau negara melalui masjid.

"Tidak ada yang pernah mengacau negara itu lewat masjid. Tidak pernah ada baiat di masjid, macam-macam," kata JK. 

Menurut JK, aksi radikalisme justru berasal daru rumah kontrakan. Seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme.

JK pun mendorong Polri untuk memeriksa semua rumah kontrakan.