ASKARA - Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengganggap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin sebagai seorang tokoh yang kritis. 

Dengan demikian, kata Mahfud, kritik yang disampaikan dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu harus didengar. 

"Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsuddin, apalagi sampai memprosesnya secara hukum? Tidak pernah. Dan Insya Allah tidak akan pernah, karena kami anggap beliau itu tokoh," kata Mahfud dalam video dari Humas Polhukam.

Mahfud MD bercerita, saat menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin pernah menjadi utusan pemerintah ke seluruh dunia untuk membicarakan soal Islam yang damai, hingga perdamaian antarumat. 

Menurut Mahfud MD, gagasan Din Syamsuddin itu tidak jauh beda dengan Nahdlatul Ulama yang menyebut "Darul Mietsaq", yang konsepnya sejalan dengan Pancasila dan Islam.

"Jadi pemerintah itu senang terhadap orang kritis, pemerintah Insya Allah tidak akan pernah menangkap orang kritis. Yang diproses hukum itu orang yang terbukti melanggar hukum, mau kritis tapi sebenarnya destruktif," tandas Mahfud. 

Sebelumnya, Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) melaporkan Din Syamsuddin kepada KASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2020 lalu. (ant/jpnn)