ASKARA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan meniadakan isolasi mandiri di rumah selama masa pandemi bagi pasien Covid-19. Hal itu lantaran masih ditemukannya klaster rumah tangga yang menular melalui orang-orang terdekatnya. 

"Jadi selama ini ditemukan klaster-klaster di rumah tangga. Ada terpapar positif, terpapar ibunya, bapaknya, anaknya, pamannya," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam keterangan virtual, Rabu (2/9).

Selain itu, sebagian pasien terpapar Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri tidak menjalani prosedur dengan baik dan benar. Mengingat tidak semua orang paham tentang hal tersebut. 

"Karena ketika melakukan isolasi mandiri belum tentu mengerti tentang protokol pencegahannya," tutur Anies.  

Dikatakannya, pasien yang diizinkan selama ini melakukan isolasi mandiri memiliki tempat tinggal cukup luas. Artinya, yang tidak memiliki kediaman luas dilarang melakukan isolasi di rumah. 

Ke depan semua pasien positif Corona akan diisolasi di fasilitas kesehatan pemerintah. 

"Selama ini yang dianjurkan untuk melakukan isolasi di fasilitas milik pemerintah adalah mereka yang tinggal di permukiman padat," ucap Anies. 

"Yang tidak bisa melakukan isolasi secara mandiri, tetapi yang memiliki rumah tinggal yang cukup masih dibolehkan isolasi mandiri di rumah," tambahnya. 

Pemprov DKI Jakarta bakal memastikan sepenuhnya bertanggung jawab mengisolasi pasien dengan gejala sedang-berat maupun pasien gejala ringan dan tanpa gejala. 

"Di sisi lain kita tahu bahwa ikhtiar untuk memotong mata rantai harus tuntas. Karena itu, diambil kebijakan ini bahwa isolasi akan diselenggarakan oleh pemerintah," tandas Anies.

Sebelumnya, Anies menyampaikan Pemprov DKI sedang menyiapkan regulasi agar isolasi pasien Covid-19 diatur oleh pemerintah. Sehingga bisa lebih efektif dalam memutus mata rantai virus corona. 

"Ini sedang disiapkan regulasinya bahwa isolasi itu dikelola oleh pemerintah," ucapnya, Selasa (1/9).