ASKARA - Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan perjalanan ibadah haji tahun 2020 atau 1441 hijriah. Jamaah yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) otomatis menjadi jamaah haji 1442H/2021M.

Menteri Agama, Fachrul Razi mengatakan, setoran pelunasan BPIH yang telah dibayarkan oleh para jamaah akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jamaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M,” jelasnya dalam telekonferensi, Selasa (2/6).

Selain itu, setoran pelunasan BPIH juga bisa diminta kembali oleh calon jamaah haji. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA), Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini juga dinyatakan batal. BPIH yang telah dibayarkan akan dikembalikan, dan Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD pada haji tahun depan.

Hal yang sama juga berlaku untuk para pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), di mana statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. BPIH yang dibayarkan akan dikembalikan dan KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.

“Semua paspor jamaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing,” ucapnya.

Fachrul mengaku prihatin atas keputusan yang diambilnya tersebut dan mengungkapkan rasa simpatinya kepada seluruh jamaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag.

Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag telah menyiapakan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, selain itu juga menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.