ASKARA - Hampir tiap hari kasus dan sebaran orang yang terinfeksi Covid-19 semakin besar. Di sisi lain jumlah kasus belum ditemukan diperkirakan jauh lebih banyak, karena masih terbatasnya pemeriksaan. 

Bahkan korban meninggal yang belum dilaporkan juga lebih tinggi, karena sebagian orang meninggal belum diperiksa atau hasil pemeriksaannya belum keluar. 

Laporcovid-19.org, merupakan platform berbagai data dan informasi warga, telah mencatat adanya gap jumlah kematian orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 3,5 kali dibandingkan pasien positif yang meninggal. 

"Permasalahan ini tidak bisa dilepaskan dari keterlambatan pemeriksaan atau tes Covid-19," ujar Koalisi Warga untuk LaporCovid-19, Irma Hidayana dalam keterangannya, Kamis (21/5).

Sekalipun pemerintah menyatakan akan meningkatkan pemeriksaan masif. Namun masih jadi tantangan utama. Hingga saat ini jumlah pemeriksaan berkisar di angka 5.000 orang per hari, baru separuh dari target yang ditetapkan sejak April 2020 lalu. 

Masih banyaknya persoalan tes ini terekam dalam salah satu tren keluhan warga yang dikumpulkan Laporcovid-19.org melalui chatbot tentang layanan kesehatan. 

"Laporan yang sering muncul adalah lamanya waktu tes molekuler Covid-19. Bahkan, ada salah seorang pelapor yang mengeluhkan bahwa hasil tes tidak jelas keberadaannya, sehingga harus tes ulang," kata Irma. 

Selain keluhan tentang tes, LaporCovid-19.org menghimpun berbagai laporan warga lain, di antaranya keluhan tentang keramaian, keluhan layanan kesehatan, dan keluhan terkait bantuan sosial. 

"Laporan yang dikumpulkan dari chatbot laporan warga juga menunjukkan bahwa laporan keramaian mendominasi," tuturnya.

Selain itu, mendapatkan laporan seputar penyaluran bantuan sosial (bansos). Mayoritas laporan masuk masih menunjukkan beberapa warga belum menerima bantuan sosial. 

"Dari salah satu area perumahan Waena di Papua misalnya, warga mengeluhkan belum mendapatkan bantuan apa pun dan bahkan listrik tidak menyala," ucap Irma. 

Berdasarkan laporan warga yang masuk hingga 20 Mei 2020. Maka pihaknya merekomendasikan supaya pemerintah segera meningkatkan kapasitas tes dan mempercepat hasilnya. 

"Tes merupakan kunci untuk mengatasi pandemi ini, karena akan menentukan langkah-langkah berikutnya, misalnya memberi kepastian untuk penanganan pasien," cetus Irma. 

Pemerintah dituntut menegakkan aturan PSBB serta mengambil langkah tepat agar warga tetap mematuhi aturan PSBB. Serta memperbaiki layanan kesehatan terhadap pasien dan ODP serta PDP. 

Lebih lanjut pemerintah harus memastikan pemutakhiran data bantuan sosial. Serta memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang cepat. "Tidak menunda distribusi bansos serta bantuan lainnya dan memberikannya secara tepat sasaran," tandasnya.