ASKARA - Lembaga Nagara Insitute mengaku dalam surveinya menemukan indikasi dinasti politik terbesar terjadi di Sulawesi Barat. Sementara yang terkecil berada di wilayah Bali-Nusa Tenggara.

"Besarnya politik dinasti di Sulawesi Barat, dengan 4 kursi yang diperebutkan di Sulawesi Barat, sebanyak 3 orang atau 75,00 persen anggota terpilih terikat dengan dinasti politik," ungkap Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faisal saat meluncurkan lembaganya itu di Hutan Plataran, kawasan GBK, Jakarta Selatan, Senin (17/2).

Sementara itu, wilayah kedua dengan indikasi politik dinasti tertinggi adalah Sulawesi Utara, di mana dari 6 kursi yang diperebutkan 4 kursi atau 66,70 persen di antaranya terpapar dinasti politik. Kemudian, Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat ketiga. 

"Dari 17 kursi yang diperebutkan di Sumatera Selatan, sebanyak 11 orang atau 64,70 persen anggota terpilih terikat dengan dinasti politik. Sulawesi Selatan menyusul di peringkat keempat. Dari 24 kursi yang diperebutkan di Sulawesi Selatan 11 kursi atau 45.80 persen terpapar politik dinasti," tuturnya.

Di urutan ke lima, provinsi dengan dinasti politik terbesar adalah Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara dengan persentase anggota DPR terpapar dinasti politik sebesar 33.33 persen. 

Di Pulau Jawa, Daerah lstimewa Yogyakarta menempati posisi terpapar dinasti politik tertinggi, yakni sebesar 25,00 persen. Disusul Banten sebesar 22,7 persen, Jawa Barat sebesar 17,6 persen, Jawa Timur sebesar 11,5 persen, dan Jawa Tengah sebesar 9,1 persen. 

Mantan anggota DPR RI Fraksi Nasdem periode 2014-2019 ini menuturkan, jika ditilik dalam sudut pandang pulau-pulau besar di Indonesia, maka Sulawesi menempati urutan pertama terpapar politik dinasti dengan 42,00 persen. 

Lebih rinci, 50 kursi legislator di tingkat pusat yang diperebutkan di Sulawesi, 21 kursi dikuasai oleh anggota yang terpapar dinasti politik. Menyusul di belakangnya Sumatera sebesar 18,25 persen (23 dari 126 kursi), Kalimantan 17,50 persen (7 dari 40 kursi), Maluku-Papua 15.00 persen (3 dari 20), Jawa 13,73 persen (42 dari 306), dan Bali-Nusa Tenggara 9,09 persen (3 dari 33). 

Bahkan, pemilihan kepala daerah juga tak luput dari jerat oligarki, pada pilkada serentak yang sudah dilaksanakan tiga kali yakni 2015, 2017, dan 2018, ditemukan selama tiga kali pilkada serentak di 541 wilayah (33 provinsi, 419 kabupaten. dan 89 kota), ada 80 wilayah (14.78 persen) yang terpapar dinasti politik. 

Jawa Timur menjadi provinsi dengan wilayah terbanyak terpapar politik dinasti yakni sebanyak 14 wilayah. Disusul Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dengan masing-masing 6 wilayah. 

Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Banten berada di urutan ketiga dengan 5 wilayah terikat oligarki. Selanjutnya Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Lampung dengan 4 wilayah. 

"Namun apabila wilayah terpapar dinasti politik dibandingkan dengan jumlah wilayah pilkada per provinsi, maka Banten menempati posisi teratas dalam daftar lima besar dengan 55,56 persen," ujarnya.

Sementara itu, di posisi kedua adalah Kalimantan Timur dengan 36,36 persen wilayah terpapar dinasti politik. Jawa Timur berada di urutan ketiga dengan 35.90 persen. Bali dengan 30.00 persen, Sumatera Selatan dengan 27.78 persen. 

Menurut Akbar Faisal, temuan ini menjadi indikasi kuat adanya masalah dalam sistem rekrutmen di mana ketika partai politik mengidap penyakit, maka akan berdampak secara langsung pada kesehatan demokrasi, dengan ini oligarki dalam partai politik. 

"Sebagaimana tercermin dalam menguatnya dinasti politik telah merusak demokrasi kita. Jika hal tersebut tidak mendapat perhatian serius dari publik, maka kita akan memasuki sebuah fase yang paling berbahaya dalam demokrasi kita," tandasnya.