ASKARA – Pertemuan tertutup di Fakultas Kehutanan UGM yang membahas keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, Selasa (15/4), menyisakan tanda tanya besar. Dua tokoh yang hadir dalam pertemuan, Dr. Roy Suryo dan dr. Tifa, menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap UGM yang dinilai tidak transparan dan tidak berbasis bukti.

Roy Suryo, mantan Menpora dan pakar telematika, menilai UGM justru memperkeruh situasi dengan tidak menghadirkan dokumen resmi. “Kalau UGM ingin membantah tudingan, buktinya harus ditampilkan. Tapi yang kami lihat justru dokumen tanpa validitas akademik. Tidak ada stempel, tidak ada tanda tangan dekan, apalagi rektor,” ujar Roy.

Ia menyebut dokumen yang ditunjukkan—yang diklaim sebagai skripsi Jokowi—justru menimbulkan kecurigaan lebih besar. “Tertulis ‘tesis’, padahal tahun 1985 belum ada program magister kehutanan. Ini fatal,” tegasnya.

Senada, dr. Tifa mengkritik keras UGM yang disebutnya mencoba mengalihkan substansi ke pembuktian testimoni. “UGM adalah institusi akademik. Harusnya semua berdasarkan arsip, bukan sekadar pengakuan lisan dari alumni,” ucapnya dalam wawancara usai pertemuan.

Menurut Tifa, pihak kampus seharusnya menunjukkan dokumen asli, bukan sekadar fotokopian atau dokumen yang diduga hasil reproduksi modern. “Kalau memang ada, tunjukkan. Mana skripsi aslinya, mana arsip KKN, mana transkrip nilai. Tanpa itu, semua ini hanya asumsi,” kata Tifa.

Keduanya juga menyayangkan absennya Rektor UGM, Ova Emilia, dalam forum yang dinilai sangat penting. “Ini bukan isu receh. Ini menyangkut kredibilitas UGM sebagai lembaga akademik. Kalau pimpinan tertingginya saja absen, itu sinyal buruk,” ujar Roy.

Baik Roy Suryo maupun dr. Tifa menyatakan akan terus mendalami dan mendorong keterbukaan dari UGM. Mereka menekankan bahwa publik berhak tahu kebenaran mengenai latar belakang pendidikan kepala negara.

“Ini bukan serangan politik, ini pencarian kebenaran akademik. Kalau UGM tidak bisa menjelaskan, maka wajar jika masyarakat mencurigai ada yang disembunyikan,” tegas dr. Tifa.