Senin, 26 September 2022 | 10:01
NEWS

Menkes Tidak Atasi Kelangkaan Vaksin Meningitis, Jutaan Jamaah Umroh Akan Gagal Ke Tanah Suci

Menkes Tidak Atasi Kelangkaan Vaksin Meningitis, Jutaan Jamaah Umroh Akan Gagal Ke Tanah Suci
Ilustrasi Jamaah Umroh (int)

ASKARA – Jamaah dan Kalangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mengeluhkan kelangkaan vaksin meningitis yang terjadi saat ini. Diperkirakan, kelangkaan vaksin itu selesai pada Oktober mendatang. Pemerintah ditengarai tidak mengantisipasi lonjakan keberangkatan jemaah umrah setelah diberlakukan pelonggaran oleh pemerintah Arab Saudi.

Senator Ahmad Nawardi meminta menteri kesehatan untuk segera mengatasi kelangkaan vaksin meningitis. Keluhan akibat kelangkaan ini sudah sampai ke komplek parlemen Senayan di Jakarta.

Menurut Cak Nawardi, sapaa akrab Ahmad Nawardi, beberapa bulan ini vaksin meningitis di Indonesia mulai langka. Bahkan hampir di semua provinsi stok vaksin menengitis habis. Akibatnya, di kantor KKP di seluruh kota di Indonesia terjadi antrean panjang. Masyarakat harus mengantre lama hingga kantor tutup menjelang malam.

Di Surabaya misalnya, kelangkaan vaksin dirasakan terutama oleh calon jamaah umroh. Karena vaksin meningitis menjadi salah satu sarat untuk mendapatkan visa umroh dari pemerintah Arab Saudi. “Banyak calon jamaah umroh asal Surabaya harus datang dan antre di KKP di Jakarta. Karena di kota-kota di Jawa Timur sudah habis,” kata Anggota Komite III DPD RI ini.

Disampaikan Cak Nawardi, jika ini tidak segera di atasi, jutaan jamaah umroh akan gagal berangkat cepat ke tanah suci. Mereka tentunya akan dirugikan, baik mental maupun keuangan. “Tentu kelangkaan ini membuat biaya keberangkatan umroh jadi membengkak. Kasihan mereka,” tegasnya.

Mantan jurnalis Tempo ini mengaku mendapat aspirasi dan keluhan dari ribuan calon jamaah dan travel haji dan umroh di Jawa Timur. Mereka meminta agar Cak Nawardi menyuarakan aspirasi ini kepada pemerintah agar segera menyediakan vaksin untuk kepentingan persyaratan keberangkatan umroh.

“Kami berharap keluhan ini segera di-follow up oleh pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan. Jangan sampai, kelangkaan ini justru menjadi presenden buruk managemen publik yang berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada negara,” tutup Cak Nawardi.

Komentar