ASKARA - Dugaan pemerasan oleh oknum wartawan dan anggota LSM dialami SDN Jatinegara Kaum 14 Pagi. 

Kepala SDN Jatinegara Kaum 14 Pagi Budi Mulyono menuturkan bahwa pihaknya kerap didatangi oleh orang yang mengaku wartawan dan anggota LSM. Mereka kemudian meminta sejumlah uang dengan menuding adanya ketidaksesuaian bangunan gedung sekolah. 

''Pada dasarnya keresahan ini tidak dihadapi sama kita saja, banyak sekolah mengalaminya. Komunikasi awalnya memang baik-baik saja. sebetulnya tujuannya cuma satu, mungkin uang jalan atau bensin,'' katanya kepada redaksi, Kamis (23/1).

Modus yang dilakukan oknum wartawan tersebut dengan menuding telah terjadi penyelewengan anggaran oleh pihak sekolah. Ujung-ujungnya, mereka menekan pihak sekolah agar memberikan sejumlah uang. 

''Kebanyakan menurut persepsi mereka penyalahgunaan anggaran sekolah. Apalagi kalau ditemukan contohnya ada kerusakan fasilitas sekolah, kerusakan bangunan itu yang diekspos,'' beber Budi. 
     
Budi mengatakan, SDN Jatinegara Kaum 14 Pagi sangat terbuka dengan kritik dari semua pihak. Mengingat hal itu demi kebaikan lingkungan sekolah. Namun, disayangkan adanya pihak-pihak memanfaatkan hal itu menjadi sesuatu yang tidak baik. 

''Kalau memang tujuannya mengkritik sekolah tidak apa-apa tapi kalau diarahkan untuk berita negatif. Sebetulnya tujuan beritanya bukan menyampaikan ke dinas pendidikan tapi intinya meras,'' jelasnya. 

Untuk mengindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pihak sekolah pun kerap mengalah jka didatangi oknum wartawan dan anggota LSM sehingga akhirnya terpaksa memberikan sejumlah uang. 
Kejadian itu pun membuat para guru geram. 

''Pihak sekolah jadi merasa tidak nyaman. Tapi jika mereka datang namun tidak ditemui mereka makin mencari kesalahan dari sekolah karena dianggap menghindar,'' ujar Budi. 

Swandika Rajabiyyuna Purbaya, salah satu guru SDN Jatinegara Kaum 14 Pagi mengungkapkan, terkadang modus oknum tersebut mereka menawarkan sejumlah barang untuk dibeli oleh pihak sekolah. Tentu dengan harga cukup mahal. 

''Menjual atribut seperti banner dan tabloid. Sekali menjual mereka bisa seharga hingga Rp 300 ribu,'' bebernya. 

Menurut Purbaya, pihak sekolah mau saja membeli barang-barang yang ditawarkan asalkan dengan harga yang sesuai dan tidak ada embel-embel lain yang merugikan. 

''Harga sesuai yang tidak terlalu mahal. Dan kita juga tidak mungkin tidak membeli atau membantu mereka. Rata-rata hampir dipaksa harus beli,'' tambahnya.